Politik Dalam Negeri
Indonesia adalah sebuah negara republik berdasarkan UUD 1945. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power, melainkan distribution of power atau pembagian kekuasaan, dengan sentral berada pada pemerintah Indonesia, hal ini tercermin dari dimilikinya sebagian kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif oleh presiden (eksekutif). Kekuasaan yang dimiliki eksekutif dalam bidang yudikatif meliputi pemberian grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi oleh presiden, namun harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam bidang legislatif meliputi menetapkan Perpu dan Peraturan Pemerintah. Sistem pemerintahan Indonesia sering disebut sebagai “sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer“. Setelah Kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto, reformasi besar-besaran segera dilakukan di bidang politik.
Proses reformasi
Proses reformasi dalam kancah politik Indonesia telah berjalan sejak 1999 dan telah menghasilkan banyak perubahan penting.
Di antaranya adalah pengurangan masa jabatan menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun untuk presiden dan wakil presiden, serta dilaksanakannya langkah-langkah untuk memeriksa institusi bermasalah dan keuangan negara. Lembaga negara tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang fungsinya meliputi: memilih presiden dan wakil presiden (sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat), menciptakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan mengesahkan undang-undang. MPR beranggotakan 695 orang yang meliputi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beranggotakan 550 orang ditambah 130 orang dari perwakilan daerah yang dipilih dari masing-masing DPRD tiap-tiap provinsi serta 65 anggota yang ditunjuk dari berbagai golongan profesi.
DPR, yang merupakan institusi legislatif, mencakup 462 anggota yang terpilih melalui sistem perwakilan distrik maupun proporsional (campuran). Sebelum pemilu 2004, TNI dan Polri memiliki perwakilan di DPR dan perwakilannya di MPR akan berakhir pada tahun 2009. Perwakilan kelompok golongan di MPR telah ditiadakan pada 2004. Dominasi militer di dalam pemerintahan daerah perlahan-lahan menghilang setelah peraturan yang baru melarang anggota militer yang masih aktif untuk memasuki dunia politik.
Tanggal 22 Oktober, Kamis lalu, Kabinet Indonesia Bersatu II telah dilantik dan disumpah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak kabinet ini agar mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
[Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia]:
“Pertanggungjawabkan kehormatan dan kepercayaan yang saya berikan kepada saudara-saudara. Abdikan semua pikiran, waktu, dan tenaga saudara untuk kepentingan rakyat yang kita cintai.”
Masyarakat condong memilih Politisi muda untuk menduduki kabinet dan menyumbangkan ide-ide mereka guna menyusun kebijakan.
Namun, susunan kabinet yang terdiri dari para akademisi pro-reformasi dan beberapa Parpol Aliansi ini tidak mempunyai mandat reformasi.
Para pengamat politik ragu, bahwa Yudhoyono akan memperoleh dukungan penuh atas susunan kabinetnya, mengingat masa lalu telah membuktikannya.
Tim pengamat ekonomi serta Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri disambut baik, dimana mereka berdua adalah ekonom. Mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang terdaftar sebagai anggota G20.
Para Investor menginginkan perbaikan kebijakan di sektor ekonomi karena pemerintah dinilai telah gagal menarik miliaran dolar untuk investasi minyak, gas dan pertambangan dalam beberapa tahun terakhir ini.
Tapi SBY malah menunjuk politisi yang kurang populer dari partainya, Darwin Saleh, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sedangkan Dr.Ir Kuntoro Mangkusubroto dipercaya sebagai Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Para Investor sering mengeluhkan korupsi, birokrasi, ketidakpastian hukum dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi penghalang terbesar berinvestasi di Indonesia.
http://erabaru.net/ntdtv-videos/91-ntd-news/6334-kabinet-baru-indonesia-disumpah-
Liputan6.com, Sidoarjo: Warga Desa Besuki, Sidoarjo, Jawa Timur, sudah dua tahun mengungsi di bekas jalan Tol Porong-Gempol karena rumah mereka terendam lumpur Lapindo. Seiring dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014, para pengungsi korban lumpur Lapindo ini menggantungkan harapan baru kepada keduanya. Harapan para pengungsi cukup beralasan karena pada saat pemilihan umum, suara pasangan SBY-Boediono menang mutlak di tempat pengungsian.
Saat ini sekitar 120 kepala keluarga korban lumpur Lapindo menempati gubuk semi permanen sebagai pengganti tenda. Menurut Ali Mursyid, salah seorang korban lumpur Lapindo, Selasa (20/10), para pengungsi baru mendapatkan 20 persen ganti rugi. Sementara sisanya hingga sekarang belum juga mereka terima. Simak selengkapnya di video.(IAN)
http://berita.liputan6.com/daerah/200910/248224/SBY.Diminta.Perhatikan.Nasib.Pengungsi.Lapindo
| Kiemas Salah Tujuh Kali
Saat Pimpin Sidang MPR Pelantikan SBY-Boediono JAKARTA — Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono, yang seharusnya khidmat, diwarnai keriuhan. Itu terjadi ketika Ketua MPR Taufiq Kiemas beberapa kali melakukan kesalahan. Selama memimpin sidang mulai pukul 10.00 di ruang sidang paripurna MPR, Selasa 20 Oktober, setidaknya Kiemas melakukan tujuh kali kesalahan. Pertama, ketika menyebut daftar tamu kehormatan, nama mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) dan mantan Presiden B.J. Habibie terlewati. “Mohon maaf, terlewat. Yang terhormat Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Ketiga Indonesia Jusuf Badarudin Habibie,” kata Kiemas dengan kalimat agak terbata-bata, sambil membolak-balik teks yang ada di depannya. Menyebut nama Habibie ini pun salah (kesalahan kedua). Yang benar: Baharudin Jusuf Habibie. Saat itu SBY tetap tenang dan belum bereaksi. Habibie yang duduk di balkon atas hanya tersenyum simpul seperti memaafkan kesalahan kecil Kiemas itu. Begitu pula JK. Kesalahan berikutnya terjadi ketika Kiemas menyebut nama pemimpin dan utusan negara sahabat. Dengan gagap dan patah-patah Kiemas menyebut nama mereka satu per satu. Yang paling mencolok (kesalahan ketiga) ketika Kiemas menyebut nama perwakilan pemerintah Sri Lanka. Nama depan pemimpin itu ada huruf W. Saat mengeja huruf W dalam pelafalan Inggris, Kiemas menyebut “W double”. Padahal, seharusnya dibaca “double yu”. Saat itu pejabat yang merupakan perwakilan pemerintah Sri Lanka sempat berdiri dengan wajah merengut. Sejumlah pemimpin negara sahabat memang hadir. Mereka, antara lain, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, Presiden Republik Demokratik Timor Leste Jose Ramos Horta, dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah. Nah, di sinilah Presiden SBY mulai merasa tidak nyaman. Duduk di kursi sisi selatan dari Kiemas, alisnya berkenyit. Pandangannya tak bisa menatap lurus ke hadirin karena sering menoleh kepada Kiemas yang tidak tepat membaca nama-nama perwakilan negara sahabat itu. Pelafalan Kiemas pada gelar dan kata sapaan pun tak terlalu bagus. Kiemas menyebut mister dengan gaya Jawa menjadi mester (kesalahan keempat). Saat memanggil SBY untuk menandatangani berita acara pelantikan, ayah Puan Maharani itu keseleo lidah. “Susilo dokter Bambang Yudhoyono,” katanya (kesalahan kelima). Padahal, seharusnya Doktor Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu SBY kembali menoleh kepada Kiemas. Kesalahan berkali-kali itu, agaknya, mulai menjadi rasan-rasan sejumlah peserta sidang. Mendagri Mardiyanto, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan beberapa menteri lain terlihat saling berbisik, kemudian tertawa. Ketika membaca sambutan setelah penandatanganan berita acara pelantikan, dia menyebutkan presiden dan wakil presiden Indonesia selanjutnya adalah SBY dan Boediono. Namun, kembali saat menyebut SBY, dia mengatakan “Susilo dokter Bambang Yudhoyono�� (kesalahan keenam). Lalu dia berhenti beberapa detik sambil membolak-balik kertas. Dia melanjutkan kalimatnya, “Selama lima tahun”. Kemudian berhenti lagi. Kali ini agak lama. Dia kemudian menyebut, “Dan Profesor Boediono sebagai wakil presiden … selama lima tahun.” Kesalahan berikutnya (ketujuh) terjadi menjelang akhir sidang. Saat itu Kiemas bermaksud menutup sidang karena mengira teks yang dia baca sudah habis. “Demikian …,” katanya, lalu terdiam. Tapi, dia tak jadi menutup sidang. Rupanya, masih ada satu halaman yang harus dia baca. ��Ee.., kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas segala yang telah dilakukan selama ini,” tuturnya. Kali ini suara gemuruh tawa yang tertahan mulai terdengar di dalam gedung. Dikonfirmasi seusai sidang paripurna soal salah menyebut nama SBY, Kiemas menjelaskan bahwa dia tidak terbiasa menyebut nama lengkap Presiden SBY beserta gelarnya. “Menyebut nama asli agak-agak susah. Biasanya kan Pak SBY,�� katanya. Suami Megawati itu merasa kesalahan yang dilakukannya sangat manusiawi. Termasuk saat kebablasan membuka halaman, sehingga nama penting seperti Jusuf Kalla sampai terlewatkan. “Manusiawilah. Nomor halamannya kecil di bawah,” kata Kiemas yang mengaku sudah berlatih membaca teks pidato tersebut. Sekretaris FPDIP di MPR Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah meminta kepada Sekjen MPR agar tidak terlalu banyak pidato panjang. Sebab, sidang paripurna tersebut hanya seremoni pelantikan. “Karena orang baru yang juga baru sekali memimpin, jangan-jangan masih grogi,” candanya. Ganjar mengakui, ke depan memang tidak boleh terjadi lagi banyak kesalahan seperti itu. Tapi, sejauh ini dia meyakini peristiwa “salah baca” tersebut tidak sampai mengurangi kewibawaan MPR. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Anas Urbaningrum menyindir “penampilan buruk” Kiemas itu. Dia mengatakan, Kiemas mungkin ingin memberikan kesan khusus dalam sidang paripurna pelantikan SBY-Boediono. “Suasana lebih cair, sedikit lebih santai. Ada kesempatan untuk senyum dan tertawa kecil. Jadi, menyegarkan,” kata Anas. Komentar lebih pedas datang dari Wakil Ketua DPD Laode Ida. Menurut dia, kekeliruan berulang-ulang Kiemas itu membuat kewibawaan MPR berkurang. “Kesakralan pelantikan presiden dan Wapres semakin rendah,�� ujar senator dari Sulawesi Tenggara itu. Di bagian lain, kesalahan dalam sidang paripurna pelantikan presiden itu menunjukkan kurangnya persiapan MPR. Aktivis Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahuddin menyatakan, sidang paripurna tersebut disaksikan dunia internasional. Hal itu bisa memberikan catatan negatif kepada yang melihatnya. “Dunia akan menganggap Indonesia tidak cakap dalam mengelola sebuah sidang,�� kata Said. Seharusnya MPR melakukan persiapan matang. Sebab, sejumlah kepala negara juga hadir di pelantikan itu. Said mencatat, kesalahan-kesalahan kecil yang cukup mengganggu adalah penyampaian pidato Ketua MPR Taufiq Kiemas. Politikus PDIP itu pada DPR periode sebelumnya dikenal sebagai anggota DPR yang kerap membolos. “Ketua MPR salah mengucapkan nama Susilo Bambang Yudhoyono dan terlihat kurang tepat menyebut nama kepala negara lain,” ujarnya. Ironisnya, kata Said, kesalahan kecil itu malah ditanggapi dengan riuh rendah oleh anggota MPR. Saat itu para anggota MPR terkesan berbicara sendiri untuk mengomentari kesalahan Kiemas. “Itu menunjukkan lemahnya kita saat mengelola sebuah sidang,�� kata Said. Seharusnya, kata dia, sidang dipersiapkan dengan baik, termasuk tata tertib yang harus dipatuhi peserta sidang. Mengenai kesalahan penyebutan nama oleh Kiemas, Said menilai, hal itu menunjukkan bahwa politikus tua harus diganti secara bertahap oleh politikus muda. ��Kesalahan itu masih terjadi, padahal ketua MPR memegang teks. Bagaimana jika berbicara tanpa teks di sebuah forum internasional,�� tandasnya. Jaksa Agung Masih Tanda Tanya Hingga pelantikan SBY-Boediono menjadi presiden dan wakil presiden kemarin, belum ada tanda-tanda siapa yang bakal menduduki posisi jaksa agung. Presiden belum melakukan “audisi” seperti halnya terhadap calon menteri yang diundang ke Cikeas, kediaman pribadi SBY. “Masih Pak Hendarman,” kata Hatta Rajasa, Mensesneg demisioner, di Istana Merdeka kemarin. Apakah itu berarti belum ada pergantian jaksa agung? Hatta tak berani memastikannya. “Saya belum berani mengatakan belum ada, pasti diganti atau tidak. Itu presiden yang menentukan,” katanya. Namun, Hatta menjelaskan, penentuan pergantian jaksa agung tidak bersamaan dengan pemilihan menteri-menteri saat ini. Alasannya, berdasar UU Kementerian Negara, yang disebut menteri negara ada 34. “Itu yang ditentukan undang-undang, termasuk Menko (menteri koordinator),” urai pria yang akan diplot menjadi Menko Perekonomian itu. Posisi yang tidak termasuk 34 itu, lanjut dia, adalah sekretaris kabinet, jaksa agung, Kapolri, dan Panglima TNI. Secara terpisah, pihak Kejakgung menolak memberikan pernyataan tentang siapa yang akan menduduki posisi jaksa agung dalam pemerintahan baru. Alasannya, hal itu menjadi kewenangan presiden. “Semua diserahkan kepada presiden,” kata Kapuspenkum Kejakgung Didiek Darmanto. Didiek juga menolak berkomentar jika jaksa agung dipilih dari luar korps Adhyaksa itu. “Orientasi kami bukan figur, tapi melaksanakan perintah undang-undang,” terangnya. Nama Hendarman Supandji memang masih disebut-sebut bakal menduduki jabatan sebagai jaksa agung. Itu jika figur yang dipilih adalah dari internal kejaksaan. Namun, penolakan terhadap Hendarman ditunjukkan ICW. Mereka bahkan mengirimkan surat kepada Presiden SBY untuk tidak memilih lagi Hendarman sebagai jaksa agung. ICW beralasan, kinerja pemberantasan korupsi oleh kejaksaaan selama dijabat Hendarman, yakni 2007�2009, tidak optimal. Selain itu, kejaksaan belum sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk membersihkan korupsi di Indonesia. (die/jpnn) |
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=71758
Oktober 20, 2009 – 19:06
Kategori Berita Terkini, Bogor
BOGOR (Pos Kota) – Aksi penolakan atas pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY)- Wapres Boediono berlangsung di tiga lokasi berbeda di Bogor Selasa (20/10) pagi.
Mahasiswa bersama masyarakat menolak pelantikan SBY-Boediono, karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Apalagi Boediono,di mata mahasiswa, merupakan antek neolib yang jelas-jelas tidakmemiliki keberpihakan pada masyarakat kecil.
Mahasiswa IPB melakukan aksi di depan Istana Bogor. Wahyu, korlap aksi menuturkan, pelantikan SBY-Budiono hanya akan menambah deretan panjang penderitaan rakyat.
Sementara di Tugu Kujang, masyarakat antikorupsi juga melakukan halyang sama. Hampir semua mahasiswa dari berbagai universitas di Bogor turun ke jalan dengan satu tuntutan, menolak pelantikan SBY-Budiono.
Aksi demo tersebut,di jaga ketat petugas gabungan dari Polwil Bogor,Polresta Bogor dan semua personil dari 6 Polsek yang ada. Usai menyampaikan aspirasi, massa lalu membubarkan diri menuju kampus masing-masing. (yopi/B)
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/10/20/demo-tolak-sby-boediono-di-bogor
Sabtu, 10 Oktober 2009
DETASEMEN Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dikabarkan berhasil menembak mati lagi dua orang yang diduga teroris kelas kakap dan menangkap hidup satu lainnya. Adalah Syaifudin Zuhri dan Mohamad Syahrir yang diduga teroris yang tertembak mati dalam penyergapan di sebuah rumah, di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, kemarin. Sedangkan satu lainnya, tersangka berinisial FR, yang ditangkap lebih dulu, di Kompleks Margahayu, Bekasi, Jawa Barat.
Prestasi yang diperlihatkan Polri dalam memberantas terorisme patut dipuji, diberi apresiasi. Sebab, akhir-akhir ini hampir tanpa henti Polri–melalui Densus 88–telah mengobrak abrik kekuatan teroris di negeri ini. Syaifudin Zuhri dan Syahrir merupakan dua bersaudara yang masuk dalam daftar pencarian orang beberapa saat setelah peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Juli lalu.
Selain keduanya ada dua buruan lagi yang dianggap bertanggung jawab atas pengebomam JW Marriott dan Ritz-Carlton, yakni Bagus Budi Pranoto alias Urwah dan Ario Sudarso. Keduanya lebih dulu berhasil ditembak mati oleh polisi dalam penggerebekan di Solo, Jawa Tengah, bersamaan dengan terbunuhnya pelaku teror paling dicari, Noordin M Top. Ibrohim, pentolan teroris lainnya yang berprofesi sebagai penata bunga Hotel Ritz-Carlton, juga tewas dalam penggerebekan di Temanggung, Jawa Tengah.
Syaifudin dikenal sebagai perekrut ulung pelaku bom bunuh diri. Dia yang merekrut Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana, pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, 17 Juli 2009. Sedangkan adiknya, Syahrir, ahli dalam merakit bom. Polisi memang belum bersedia memastikan dua korban tewas di Ciputat itu adalah dua bersaudara yang merupakan tangan kanan dari gembong teror asal Malaysia, Noordin M Top yang tertembak mati dalam penggerebekan pertengahan September lalu. Tapi dari berbagai data sementara, diduga kuat keduanya adalah Syaifudin dan Shyahrir.
Prestasi yang diukir Densus 88 Antiteror dalam dua bulan terakhir–pasca-bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton–pantas diacungi jempol. Prestasi gemilang yang ditunjukkan tim khusus itu, membuat pamor Polri terangkat, meski akhir-akhir ini banyak kalangan kecewa atas “perlakuan” Polri terhadap dua pimpinan KPK (nonaktif) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
Kita berharap perburuan polisi terhadap pelaku teror di negeri ini tak pernah berhenti, meski mereka yang dianggap gembong penebar rasa takut sudah berhasil ditaklukkan, bahkan tewas dalam penggerebekan. Belajar dari pengalaman, pelaku teror selalu saja ada, tak pernah benar-benar habis, meski dalam tingkatan berbeda.
Berdasarkan pengalaman, pelaku teror–dalam upayanya mengelabui aparat–bisa tinggal di perkampungan, di pedesaan, atau di tengah kota, termasuk di lingkungan tempat kos-kosan mahasiswa seperti dilakukan oleh orang yang diduga anggota teroris dua bersaudara, Syafudin Zuhri dan Syahrir, di Ciputat. Karena itu, Polri tidak boleh–atau belum saatnya–mengendurkan perburuan terhadap pelaku teror.
Di lain pihak, masyarakat juga diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Setidaknya ikut menjaga lingkungan sendiri agar tidak dimanfaatkan oleh para teroris. Dalam upaya berbuat makar, dipastikan para teroris akan selalu berupaya merekrut anggota baru. Untuk itu, semua kalangan harus waspada, termasuk kalangan kampus, perguruan keagamaan. Kita tak boleh lengah. Pemilik kos-kosan, pengurus lingkungan sampai tingkat terendah (rukun tetangga/RT) harus ikut berperan.
